BOGOR - Rencana Pemkot Bogor melalui Satpol PP menertibkan pedagang kaki lima (PKL) di ruas Jalan Dewi Sartika, MA Salmun dan Nyi Raja Permas merupakan kemunduran. Sejatinya, pemkot sudah menata PKL di tiga tempat itu.
Apalagi, pemkot juga pernah menertibkan tiga tempat tersebut. Walikota pun pernah mengekspose di hadapan kalangan dewan bahwa tim penertiban PKL kini memasuki tahap penataan dan pengawasan.
"Ini kok seperti kembali lagi ke awal. Berarti program prioritas Pak Walikota gagal," kata Anggota Komisi B Mufthi Faoqi kepada Radar Bogor, kemarin.
Pemkot, jelas dia, seharusnya komprehensif dalam perencanaan program. Faktor kegagalan penertiban dan penataan PKL itu karena sarana dan prasarana penempatan PKL tak mencukupi. Pola transportasi dan mobilitas penduduk pun tidak tertata rapi.
"Masih banyak kecenderungan orang belanja ke PKL. Ini karena pola penataan pasar yang kurang bagus. Makanya pelanggan enggan masuk dan berbelanja ke dalam pasar," terang ketua Fraksi Partai Demokrat ini.
Pengawasan pemkot pun lemah, mengingat kota yang terkenal dengan Kebun Raya Bogor (KRB) ini sudah memiliki perda terkait denda bagi konsumen yang berbelanja pada PKL. Maka dari itu, harus ada sisi penerapan program yang komprehensif dari Pemkot Bogor.
Pengawasan yang bersifat teknis, mulai dari Satpol PP hingga PPNS terhadap PKL dan kesadaran masyarakat terhadap aturan, kenyamanan, keindahan dan kedisiplinan harus ditegakkan.
Sebelumnya, Kepala Satpol PP Kota Bogor Hanafi yang baru saja dilantik awal Mei lalu berjanji memfokuskan pembenahan di tiga titik tersebut. Penertiban dan pembinaan PKL ini merupakan tugas kolektif pemkot yang melibatkan Satpol PP, Disperindagkop, DLLAJ dan kepolisian. "Kami menertibkan dengan pendekatan persuasif dan tidak menggunakan cara-cara kekerasan," kata Hanafi.
Kini Disperindagkop sudah mempersiapkan lokasi untuk menampung PKL secara bertahap, yakni di Blok E dan D Pasar Anyar। Mekanismenya, mendata dan menyosialisasikan PKL agar mengerti dan mau pindah berjualan di blok tersebut. Disperindagkop bekerjasama dengan pengembang Pasar Anyar mendata pemilik kios yang menelantarkan kiosnya alias tidak dipakai. (rtn)
Jumat, 16 Mei 2008
Penertiban PKL = Kemunduran
Kamis, 08 Mei 2008
Belum Tersentuh Pembangunan, Empat Kampung Terisolir
LEUWILIANG - Empat kampung di Desa Puraseda Kecamatan Leuwiliang masih terisolir dan belum tersentuh masyarakat luas maupun Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bogor.
Keempat desa tersebut adalah Kampung Gunungperang, Kampung Puraseda, Kampung Ciputih dan Kampung Citugu. Akibatnya, pembangunan di bidang pendidikan, kesehatan dan infrastruktur seperti jalan dan listrik belum berjalan. Bahkan pendidikan baru dibentuk pada tahun 2007 lalu.
Dari penelusuran Radar Bogor ke lokasi, kemarin, akses untuk menuju keempat kampung yang berada 4.500 meter di atas permukaan laut ini sangat sulit dilalui. Untuk mencapai salah satu kampung harus melewati jalan berbatu dan bertanah yang dibangun oleh warga sekitar.
Menurut Anggota Komisi B DPRD Kabupaten Bogor Nana Mulyana yang ikut memantau ke lokasi, situasi ini akibat pembangunan pemkab yang tidak merata dan ketidaktahuan terhadap kondisi riil di wilayah Kabupaten Bogor.
“Ini bukti kalau pemkab selama ini kurang proaktif terhadap pembangunan di wilayahnya, termasuk di Kecamatan Leuwiliang,” ujarnya kepada Radar Bogor, kemarin.
Selain itu, lanjutnya, masyarakat sekitar masih belum aspiratif untuk melaporkan kondisi wilayahnya kepada pemerintah setempat baik desa, kecamatan, pemkab maupun pemprov. Dan ini merupakan tanggung jawab pemkab untuk membangun daerah yang masih terisolir termasuk pendidikan yang sangat dibutuhkan masyarakat.
“Pemkab jangan hanya membicarakan IPM saja, tetapi untuk pendidikan, kesehatan dan perekonomian di beberapa daerah yang terisolir belum tersentuh. Karena ini sudah harus diakomodir oleh pemkab dengan selayaknya yang sudah sesuai dengan UU khususnya pendidikan,” lanjutnya.
Masyarakat juga diminta untuk bersabar, karena pihaknya setelah meninjau lokasi akan segera melakukan koordinasi dengan pihak-pihak terkait untuk membantu pembangunan di daerah tersebut. Seperti Dinas Pendidikan, Dinas Pertambangan, Bapeda dan dinas lainnya. Selain itu, Nana juga akan menyampaikan laporan yang sudah didapatnya ke Komisi B untuk ditindaklanjuti.
Sementara itu, ketua RW 12 Kampung Citugu Jahi (40), sangat menginginkan adanya pendidikan di kampungnya, termasuk pembangunan gedung sekolah dasar (SD). Karena, dari dulu belum ada pendidikan umum selain madrasah diniyah.
“Kami juga ingin merasakan seperti daerah lainnya yang maju dan memiliki pendidikan yang baik. Apalagi, warga disini harus menempuh jarak yang cukup jauh, sekitar 4 km dengan berjalan kaki untuk dapat bersekolah,” tandasnya.
Selain Nana, Kasi Ekonomi dan Pembangunan Iwan Setiawan, tokoh pendidik, Kepada Desa Puraseda dan resimen mahasiswa (Menwa) dari Universitas Islam Negeri (UIN) Jakarta ikut melihat kampung yang sudah ratusan tahun terisolir itu.(dkw)
Kembali ke Bogorku.Rabu, 07 Mei 2008
Jalan Bantarkambing Ambles
RANCABUNGUR - Kerusakan Jalan Raya Bantarkambing yang menghubungkan Kecamatan Kemang dengan Rancabungur rusak parah. Padahal, kerusakan jalan tersebut sudah sering disampaikan kepada Dinas Binamarga dan Pengairan (DBMP) Kabupaten Bogor.
Beberapa waktu lalu, warga di sepanjang jalan itu pernah melakukan aksi pemblokiran jalan. Mereka protes karena hingga kini belum ada perbaikan.
Satu titik jalan di Kampung Patambran Desa Semplak Barat pun mulai ambles. Untuk menghindari bahaya, warga setempat memberi peringatan dengan menanam pohon serta membuat tulisan "awas jalan amblas".
“Sebagai tindakan awal, kita coba ingatkan pengguna jalan dengan sebatang pohon ini,” kata Ketua RT 03 Arah Suhara.
Selain menanam pohon, terang dia, warga juga telah memperbaiki jalan dengan mengecornya. Namun upaya ini tidak bertahan lama karena jumlah kendaraan yang melintas sangat banyak.
“Kalau ambles baru dua hari, kemarin (Minggu, red) kita sudah melakukan pengecoran dengan semen dan batu atas swadaya masyarakat, tapi tak bertahan lama karena banyaknya kendaraan yang lewat,” jelasnya.
Bukan hanya itu, tambah dia, kerusakan titik ini pun sebenarnya sudah lama. Terbukti, dengan jebolnya tembok penahan di pinggir jalan. Ditambah dengan adanya lubang di tengah jalan.
“Kerusakan jalan ini sebenarnya sudah berlangsung lama, tapi tidak ada perhatian dari Dinas Binamarga dan Pengairan. Kalau dibiarkan akan memutuskan transportasi dua kecamatan,” tambahnya.
Untuk itu, lanjut Arah, sebelum kondisi jalan bertambah parah warga meminta dinas terkait segera melakukan perbaikan. Jika tidak, dikhawatirkan warga akan melakukan pemblokiran sebagai rasa protes atas kondisi ini.
“Kita khawatir aksi serupa, karena kerusakan jalan ini sudah berlangsung lama. Ditambah amblesnya satu titik di kampung ini,” pungkasnya. (dei)
